Home / NASIONAL / Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bidan dan Dokter PTT Digelapkan
meizu

Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bidan dan Dokter PTT Digelapkan

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Raibnya gaji 365 tenaga kesehatan seperti Bidan dan Dokter PTT pascapenyerahan SK CPNS oleh Pemkab Langkat, terhitung bulan Maret sampai bulan Juni 2017, bisa dimaklumi.Hal ini terjadi karena adanya pemutusan kontrak kerja para bidan/dokter PTT yang dilakukan Menteri Kesehatan. Sehingga, dengan adanya pemutusan kontrak sepihak dari Menteri Kesehatan tersebut, jutaan bidan/dokter PTT seluruh Indonesia, menjadi korban atas raibnya gaji dan tunjangan yang selama ini mereka terima sebelum diterimanya SK CPNS dari seluruh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Namun, yang sangat mengherankan, dana jasa pelayanan kesehatan BPJS yang selama ini mereka terima (sebelum dikeluarkannya SK CPNS tanggal 4 Juli tahun 2017-Red), dari Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab penyaluran Dana Kapitasi BPJS Kesehatan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014, kok bisa ikut raib tak tahu rimbanya.

Padahal, jika ditotal seluruh dana jasa pelayanan BPJS Kesehatan yang merupakan hak ke-365 orang Bidan/Dokter PTT tersebut, jumlahnya mencapai lebih Rp2 miliar.Rakyat Media yang coba mencari tahu kemana raibnya dana jasa pelayanan para tenaga kesehatan serta medis, yakni

Ke 365 bidan/dokter PTT yang selama ini mengabdi di berbagai puskesmas, pustu, klinik dan rumah sakit di seluruh wilayah Kab.Langkat itu, sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban dari Dinas Kesehatan, selaku KPA penyaluran dana Kapitasi BPJS Kesehatan Daerah Tingkat Pertama milik Pemda Langkat.

Perpres ini kemudian diperkuat dengan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala BPJS Kab.Langkat, Rosmayanti Nasution, SE, MAP, saat dikonfirmasi terkait dengan pnyaluran dana Kapitasi BPJS Kesehatan kepada Pemkab Langkat, yakni Dinas Kesehatan selaku KPA dana Kapitasi BPJS Kesehatan, yang mencakup dana pengadaan barang habis pakai, pengadaan barang dan jasa lainnya, ATK dan perawatan, pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk operasional kegiatan BPJS serta perawatannya.

Menurut Rosmayanti, seluruh dana Kapitasi Kesehatan tetap dibayarkan dimuka setiap bulannya melalui Bendahara Dinas Kesehatan dengan cara melalui transfer.

Dijelaskannya, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Jadi selama ini pihak BPJS tidak ada kendala untuk melakukan pembayaran dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan dana peruntukan lainnya ke rekening FKTP selaku KPA melalui Bendahara Dinas. Bahkan setiap bulannya terus dibayarkan dimuka sesuai jumlah peserta BPJS yang sudah valid, tanpa melihat berapa orang peserta BPJS yang membutuhkan perawatan serta pengobatan. Jadi, kita tidak ada kaitannya dengan ratusan Bidan/Dokter PTT terkait masalah sudah dibayarkan atau tidak dana jasa pelayanannya kepada masing-masing yang bersangkutan oleh Dinkes,” ujar Rosmayanti, kepada Rakyat Media, di kantornya, Kamis (28/9) siang.

Ditambahkan wanita cantik berkacamata ini, apa yang dilakukan BPJS, sudah sesuai dengan Perpres atau pun Permenkes.

“Jadi kita tidak ikut campur permasalahan penyaluran dana Kapitasi BPJS untuk jasa pelayanan kesehatan para Bidan/Dokter PTT tersebut. Semuanya merupakan tanggungjawab pihak Dinkes Langkat selaku KPA di Pemda Langkat. Pokoknya, dana Kapitasi BPJS Kesehatan, sudah harus ditransfer ke rekening Dinkes melalui Bendahara Dinkes setiap awal bulan. Coba tanyakan aja ke Dinas bersangkutan, siapa tau ada kendala lain,” ujarnya ramah.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Langkat, dr.Sadikun Winato, saat coba dikonfirmasi ke kantornya terkait raibnya dana jasa pelayanan bidan dan dokter tersebut, sedang tidak berada di tempat.

Anehnya, saat coba dihubungi guna konfirmasi melalui ponselnya terkait raibnya dana pembayaran pelayanan kesehatan terhadap 365 Bidan/Dokter PTT yang kini sudah mengantongi SK CPNS, malah merijek panggilan yang dilayangkan berulangkali, Kamis (29/8).Begitu juga saat konfirmasi dilayangkan terkait masalah tersebut melalui layanan SMS ke ponselnya, tidak kunjung dibalas.

Senada dengan dr.Sadikun, Kasubag Umum dan Kepegawaian sekaligus menjadi Humas Dinkes Langkat, H.Supardi, yang sebelumnya antusias menjawab konfirmasi terkait raibnya gaji 365 Bidan dan Dokter PTT naungan Dinas Kesehatan Langkat, kali ini juga ikutan bungkam.Saat dihubungi ke ponselnya untuk keperluan konfirmasi, H.Supardi, mengaku sedang rapat di bagian Orta. Namun saat dikonfirmasi ulang melalui sms ke ponselnya, hingga berita ini naik cetak, tidak kunjung memberikan jawaban.(rm/sup)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Persatuan Jaksa Tolak Gabung Dengan Densus Tipikor

JAKARTA, RAKYATMEDIA.CO.ID-Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Reda Manthovani menilai pembentukan Densus Antikorupsi kurang tepat. Seharusnya, …

Elektabilitas Jokowi Rawan, Gerindra Optimis Prabowo Menang di 2019

JAKARTA, RAKYATMEDIA.CO.ID-Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria optimistis sang Ketua Umum Prabowo Subianto memenangi …