Home / KEPRI / Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Puluhan Miliar Dana APBD Kepri Menguap
meizu

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Puluhan Miliar Dana APBD Kepri Menguap

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Meski laporan pengelolaan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, ternyata pengunaan APBD Provinsi Kepri tahun 2016 banyak menyisakan kasus hukum yang disinyalir merugikan keuangan negara

Bahkan, dari temuan BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kepri tersebut, terdapat 24 kasus dugaan penyelewengan (korupsi) dana APBD tahun 2016 Provinsi Kepri dengan nilai puluhan miliar, yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan baik belanja langsung maupun belanja modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias fiktif di sejumlah Biro dan badan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor.8.C/LHP/XVIII.TJP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017. Dari 14 kasus temuan BPK RI terhadap penggunaan keuangan APBD Kepri 2016, baik secara administrasi yang tercatat dalam resume hasil pemeriksaan atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan dan bahkan yang merugikan keuangan negara.

Dimana dalam LHP BPK RI yang tercatat sebagai kesalahan administrasi dan ketidak patuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan adalah dalam pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana dan dokumen P3D dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemprov Kepri yang belum dilaksanakan secara benar dan tertib. Bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris DPRD Kepri belum menggunakan aplikasi E-Billing, dan terlambat menyetorkan pajak ke Kas Negara.

Pemerintah Provinsi Kepri, juga terlambat menyalurkan dana bagi Hasil Pajak periode tahun 2016 ke Kabupaten/Kota. Permasalahan lain juga terjadi pada Pemberian tunjangan Perumahan dari Ketua dan anggota DPRD Kepri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian realisasi Belanja kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) pada Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang tidak didukung pertanggungjawaban lengkap dan pembayaran gaji honorium di Dinas Pendapatan Kepri dan RSUD Tanjunguban melebihi standar SSH.

Sementara kasus yang mangarah pada permasalah hukum, adalah penggunaan dana APBD Kepri, terkait Perjalanan Dinas, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan kenderaan dinas, kelebihan pembayaran atas sejumlah paket proyek belanja Barang dan Jasa, penggunaan dana hibah tidak berdasarkan bukti penggunaan yang sebenarnya, laporan dana bantuan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan, kekurangan hasil pengadaan barang dan realisasi kegiatan rutinitas perkantoran di Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri.

Berdasarkan data yang diperoleh koran Rakyat Media dari temuan BPK terungkap, realisasi dana penggunaan BBM dan perjalanan dinas BPBD pada tahun 2016 sebesar Rp2,7 miliar. Namun dari realisasi tersebut termasuk realisasi belanja BBM sebesar Rp101,840,000, dimana kupon pembelian BBM yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dinas BPBD ternyata menggunakan kupon palsu.

Selain itu, pada tahun 2016 BPBD juga merealisasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1,183,069,700. Akan tetapi, dari realisasi anggaran tersebut, ternyata BPK menemukan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut tidak didukung dengan bukti yang valid, antara lain tidak melampirkan bukti dokumen SPPD, laporan pelaksana perjalanan dinas, boarding pass pesawat, seaport tax kapal, pembayaran penginapan atau hotel yang sah, tidak melampirkan daftar pengeluaran riil dan perjalaanan dinas tidak sesuai dengan tanggal pada Surat Perintah Tugas (SPT).

Sedangkan kasus dugaan korupsi laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah tidak berdasarkan bukti dan penggunaan sebenarnya diketahui pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepri merealisasikan penggunaan dana hibah sebesar Rp 419,3 miliar atau 99,34 persen dari anggaran Rp 422 miliar. Salah satu temuan BPK adalah pertanggungjawaban atas realisasi dana hibah yang diketahui bermasalah adalah pemberian dana hibah kepada Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Independen Monitoring Centre atas pelaksanaan kegiatan Seminar Kepimpinan Organisasi sebesar Rp165 juta di Hotel Sentosa Batam yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Pasalnya, tercatat dari temuan BPK terdapat inkonsistensi antara rincian Anggaran Biaya dengan materi terkait Seminar yang diselenggarakan LSM IMC tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian dana hibah kepada Sekretariat Kopri atas pembelian BBM sebesar Rp76 juta dan sebesar miliaran rupiah pemberian dana hibah kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM lainnya, BPK juga menemukan pertanggungjawaban yang tidak jelas dan diduga fiktif sehingga tidak diyakini kebenarnya.

Seperti pemberian dana hibah kepada Vitara offroad Batam Rp 62,5 juta, hibah kepada indonesia Offroad Federation (IOF) sebesar Rp 32,6 juta, hibah kepada Lingga Gathering Jip sebesar Rp52,3 juta, hibah kepada Sekretariat Komisi Informasi (KIP) Provinsi sebesar Rp 87,2 juta, hibah kepada Forum Komunikasi Dosen kegiatan seminar Internasional sebesar Rp 175 juta, hibah kepada Radio komunitas Inspirasi pembelian alat perangkat Operasional sebesar Rp 77,2 miliar dan hibah kepada LSM Laskar Tempatan sebesar Rp350 juta.

Selain itu, BPK juga menemukan dugaan penyimpangan kelebihan pembayaran atas delapan paket Pekerjaan barang dan jasa pada lima organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 950,2 juta. Dimana pada tahun 2016 Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 367,2 miliar dengan realisasi sebesar Rp 303,2 miliar atau 82,56 persen.

Dari delapan paket kelebehihan pembayaran tersebut diantaranya terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp 22,8 persen, kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rumah Sakit Daerah Tanjung Uban sebesar Rp 50,2 juta, Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Rp 24,7 juta, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sebesar Rp 439,5 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 147,8 juta.

Dugaan penyimpangan anggaran APBD tahun 2016 juga terjadi di Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau. Tak tanggung tanggung, temuan BPK RI atas penggunaan anggaran yang diduga terjadi penyelewengan nilainya mencapai Rp 3,722,554,957 dari realisasi Anggaran di Biro Humas dan Protokol sebesar 84,574,155,010 atau 96,46 persen dari Anggaran sebesar Rp 87,675,,724,316.

Dari jumlah tersebut Rp 22,924,,813,562 diantaranya merupakan anggaran rutinitas Perkantoran digunakan untuk keperluan akomodasi/penginapan tamu tamu Pemerintahan Provinsi Kepri sebesar Rp 1,797,920,249. Namun pengeluaran anggaran tersebut PPTK di Biro Humas tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran uang karena tidak memiliki catatan, nama, indentitas, tujuan/kegiatan tamu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Sedangkan sebesar Rp 1,9 miliar digunakan untuk membayar tagihan tiket pesawat tamu Pemerintah Pemprov Kepri kepada biro jasa yaitu PT Batam Paradiso Tour & Travel dan PT Musafir Tour & Travel. Pembayaran tiket pesawat itu dilakukan bendahara pembantu Biro Humas dan Protokol setelah menerima informasi jumlah tamu, tujuan, maskapai, jam dan kelas penerbangan dari ajudan Sekretaris daerah dan ajudan Gubernur Kepri.

Dan lebih menariknya lagi, dari penggunaan anggaran akomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat. Sebesar Rp 166,296,079 dan Rp 86, 433,,650 merupakan pembayaran hotel dan pembelian tiket pesawat untuk anggota DPRD Kepri. Temuan BPK RI terkait pengeluaran dana akomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat kondisi tersebut disebabkan Sekertaris daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol telah merealisasikan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya untuk dibebankan pada keuangan daerah.

Bahkan berdasarkan hasil temuan BPK RI, terdapat sekitar 32 perusahaan  pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak menempatkan dana jaminan tahap eksplorasi. Padahal jaminan Reklamasi adalah jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan perjanjian.

Total dana reklamasi dari 15 perusahaan pemegang IUP sebagai jaminan reklamasi tahap ekplorasi sampai akhir tahun 2016 oleh Dinas ESDM berdasarkan rencana reklamasi sebesar Rp 18 miliar. Namun perusahaan yang baru memenuhi kewajiban simpanan tersebut hanya Rp 1 miliar. Sementara dari 20 perusahaan pemegang IUP operasi Pruduksi yang diterbitkan maupun diperpanjang oleh pemerintah daerah sebesar Rp 12,2 miliar dan baru empat perusahaan yang memenuhi kewajiban dengan jumlah jaminan Rp 727 juta.

Yang menjadi tanda tanya, bukti simpan dana jaminan dan pascatambang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan adanya resiko membebani keuangan daerah mencapai Rp 28 miliar, jika lahan terganggu atau lingkungan yang rusak ditinggal perusahaan pemegang IUP tanpa direklamasi terlebih dahulu apabila jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, jaminan Reklamasi dan Jaminan pascatambang tahap Operasi Produksi jika pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menguasai bukti simpanan dana jaminan.

Hingga berita ini naik cetak Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kepri Arif Fadillah, belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga Kepala Biro humas dan Protokol Nelwan, ketika dikonfirmasi media ini ke ponselnya terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran akomodasi/penginapan dan pembelian tiket pesawat di biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui pesam singkat atau SMS juga tidak dibalas.(rm/mawardi).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …