Home / KEPRI / Oktober ini Anggaran Pemko Tanjungpinang Bengkak
meizu

Oktober ini Anggaran Pemko Tanjungpinang Bengkak

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan. Hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono.

Menurutnya Perubahan tersebut dilakukan karena adanya pasal yang menjadi polemik. Utamanya pasal 6 ayat 4 terkait pembatasan jumlah Kepala Kelarga (KK) dalam satu Rukun Tetangga (RT).”Kemarin sudah ada rapat. Jadi kita akan mengusulkan rencana perubahan Perda tersebut kepada DPRD. Karena memang pembatasan 40 sampai 50 KK dalam satu RT itu sulit (diterapkan),” kata Riono kepada wartawan, Rabu (4/10/2017 lalu.

Selain itu, lanjutnya, bila Perda tersebut dijalankan maka akan terjadi penambahan signifikan jumlah RT dan RW. Tentu, hal tersebut akan sangat membebani anggaran. Karena Pemko Tanjungpinang selama ini memberikan insentif kepada Ketua RW dan RW Apalagi, APBD Kota Tanjungpinang sedang mengalami masa sulit.”Kita sedang menyusun perubahan pasalnya,” katanya.

Sebelumnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan menjadi polemik. Perda ini menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Karena memang Oktober ini musim pemilihan ketua RW dan RT yang sudah habis masa jabatannya. Dua lembaga tersebut diatur dalam Perda itu. Masyarakat bingung, kenapa poin-poin perda tidak diterapkan hingga saat ini.

Padahal Perda tersebut sudah diundangkan 13 Januari 2016. Terlebih dalam aturan peralihan tepatnya pasal 34, Lembaga Kemasyarakatan yang ada harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Namun sampai saat ini belum diterapkan.

Poin yang menjadi perbincangan dan polemik ditengah masyarakat adalah masalah pembentukan RT. Dalam Perda tersebut tepatnya pasal 6 ayat 4, RT dibentuk paling sedikit terdiri dari 40 kepala Keluarga dan Paling Banyak 50 Kepala Keluarga (KK) yang ditetapkan dengan keputusan lurah. Ada pembatasan jumlah KK dalam satu RT.(rm/bn)

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …