Home / KEPRI / Terkait Korupsi Askes Batam Rp208 M Ahmad Dahlan Diperiksa Penyidik Kejati Enam Jam
meizu

Terkait Korupsi Askes Batam Rp208 M Ahmad Dahlan Diperiksa Penyidik Kejati Enam Jam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Kamis (14/8) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dahlan dimintai keterangan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Batam di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) senilai Rp208 miliar.

Selain Dahlan, sedianya tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri juga akan memeriksa kembali mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH bersama kuasa hukum Asuransi BAJ, M Nasihan SH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Namun kedua tersangka tersebut mangkir dipanggil tim penyidik Kejati.

“Kedua tersangka tersebut akan kita panggil kembali melalui surat panggilan kedua untuk datang minggu depan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi.

Ferry Tass menjelaskan, pemeriksaan terhadap mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan tersebut untuk diambil keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dua tersangka dalam dugaan korupsi Askes di BAJ yang sudah ditetapkan tersebut.

“Pemeriksaan terhadap mantan Walikota Batam ini terkait kapasitas jabatannya saat itu, termasuk tentang proses kerjasama antara Pemko Batam dengan Perusahaan Asuransi BAJ menyangkut Askes tersebut,” ucap Ferry Tass.

Disampaikan, mantan Walikota Batam tersebut dalam proses penyidikan sebelumnya telah diperiksa bersama sejumlah pejabat Pemko Batam lainnya yang masih aktif. Mereka diperiksa sebatas saksi untuk dimintai keterangan.

“Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara ini masih terus kita lakukan hingga tuntas secara profesional dan proporsional,” ujar Ferry Tass.

Ditanya tentang ketidakhadiran kedua tersangka tersebut dalam pemeriksaan kali ini, Ferry Tass menyebutkan akan kembali menjadwalkan panggilan ulang (kedua). “Begitu seterusnya, hingga penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum berlaku, jika yang bersangkutan masih juga tidak hadir pada panggilan ketiga, ” ujar Ferry Tass.

Kajati Kepri, Yunan Harjaka SH MH sebelumnya mengatakan penetapan kedua tersangka  berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan, pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua (PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan). Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut ditempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial MONAS (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan MONAS  secara diam-diam telah melakukan transaksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

“Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka,” kata Yunan.(rm/red)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …