Home / KEPRI / Temuan BPK, 379 Bidang Tanah dan 489 Gedung Aset Pemkab Natuna : Raib, Tak Diketahui Keberadaannya
meizu

Temuan BPK, 379 Bidang Tanah dan 489 Gedung Aset Pemkab Natuna : Raib, Tak Diketahui Keberadaannya

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Tak salah kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri memberi penilaian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dua Kabupaten yakni kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas di Provinsi kepulauan Riau, yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Pasalnya, dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas tahun 2015/2016, BPK mencatat ada puluhan kasus yang menjadi temuan BPK terungkap dalam pemeriksaan.

Diantara temuan BPK dari hasil audit yang dilakukan atas laporan keuangan Pemkab Kepulauan Anambas ada empat kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara sementara puluhan kasus lainnya merupakan kesalahan administrasi yang hasur diperbaiki seperti pengelolaan manajemen Kas Pemkab Anambas tidak memadai, kasus pemberian dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai prosedur dan dan piutang pajak PBB-P2 pelimpahan pemerintah pusat belum divalidasi dan verifikasi.  Sedangkan terkait raibnya aset tetap milik negara yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp3,5 miliar berpotensi merugikan negara.

Hal sama juga terjadi di Pemerintahan Kabupaten Natuna, dalam LHP BPK tercatat ada puluhan kasus dugaan penyimpangan terkuak, kelima kasus yang terungkap dalam audit BPK menyebut Pemerintahan Kabupaten Natuna tidak mematuhi ketentuan dan menerapkan pengelolaan kas yang baik sesuai undang undang. Meski diantaranya merupakan kesalahan administrasi yang harus diperbaiki, namun Pemkab Natuna hingga kini belum melakukan validasi dan verifikasi terkait piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pelimpahan Pemerintah pusat.

Penyusunan laporan Keuangan seperti realisasi Anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas dinilai masih amburadul. Sedangkan kasus yang berpotensi merugikan negara adalah dan menjadi perhatian publik saat ini terkait keberadaan aset tetap berupa tanah dan gedung milik Pemkab Natuna yang tidak diketahui keberadaannya.

Padahal Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seharunya dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, Akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah.

Undang Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 dengan tegas menyatakan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasahaannya wajib dikelola dengan sebaik baiknya.

Namun tidak demikian dengan Pemerintahan Kabupaten Natuna, banyak aset tetap berupa gedung dan tanah yang menjadi milik negara tidak jelas dimana lokasi, berapa luasnya dan keberadaan tanah tersebut. Tercatat ada ratusan lokasi tanah maupun gedung milik pemerintah di Kabupaten Natuna yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini tercatat dalam LHP BPK sejak tahun 2013

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri, mencatat 189 bidang tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp28,8 miliar hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan data yang dimiliki Rakyat Media dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK  Nomor : 05.C/LHP/XVIII.TJP/05/2016 atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Natuna tahun 2015/2016,

Bukan hanya ratusan bidang tanah milik negara yang raib tidak jelas keberadaannya dan disinyalir telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Dalam LHP BPK  tersebut juga tercatat ada sekitar 489 gedung milik negara pada tiga Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nilai Rp107,9 miliar juga mistrius, tidak jelas keberadaan fisiknya.

Total Gedung dan Bangunan yang tidak dapat diyakini keberadaannya sebanyak 449 unit senilai Rp95,998,304,861, terdiri dari 448 unit senilai Rp95,522,466,370 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satu unit di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp475,838,49.

Selain itu LHP pengelolaan BMD, BPK juga mencatat sebanyak 166 bidang tanah dengan nilai Rp 66,2 miliar dari 379 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Natuna senilai Rp 104,4 miliar yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan alias bodong. Dalam LHP tersebut juga BPK mencatan ada sejumlah gedung dan bangunan yang dimanfaatkan fihak lain senilai Rp 3,5 miliar tanpa perjanjian, peralatan mesin senilai Rp 326,766,000 dikuasai pihak lain.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset milik negara juga terjadi, terkait pengelolaan gedung dan bangunan milik negara senilai Rp24,9 miliar yang dikuasai pihak ketiga alias dikontrakan namun tidak didukung dengan perjanjian kontrak yang jelas.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, saat dikonfirmasi melalui ke ponselnya terkait kasus raibnya aset tetap berupa ratusan bidang tanah dan gedung milik pemerintah hingga berita ini naik cetak belum mendapat tanggapan. Ketika dihubungi melalui ponselnya tidak mengangkat demikian juga saat dihubungi lewat sms tidak dibalas.(rm/mawardi)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …