Home / KEPRI / Pengadaan Ferry Pemkab Natuna Senilai Rp 27 M Sarat Korupsi
meizu

Pengadaan Ferry Pemkab Natuna Senilai Rp 27 M Sarat Korupsi

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Pengadaan kapal ferry yang akan digunakan untuk dinas Bupati Natuna senilai Rp 27 Miliar milik Pemerintahan Kabupaten Natuna menjadi sorotan publik. Pasalnya, kapal feri yang saat ini sedang dilakukan uji coba dengan nama MV Indra Perkasa 159 ini, dari mulai lelang hingga anggaran pengadaan kapal feri tersebut diduga keras sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengadaan kapal senilai Rp27 miliar yang menggunakan dana APBD Natuna tahun 2017 jika dibanding dengan kondisi pembuatan kapal feri tersebut dinilai terlalu besar.”Anggaran pembuatan kapal feri itu sebesar Rp27 miliar terlalu mahal, kami menduga anggaran itu di mark up, pelaksanaan lelangnya juga sangat tertutup, terkesan ada kongkalikong,”ungkap sumber media ini di internal Dinas Perhubungan Pemkab Natuna.

Sementara Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Iskandar DJ yang didampingi Humas Pemkab Natuna saat menggelar konfrensi pers terkait hal ini di Kantor Dishub Natuna, Senin lalu. Membantah adanya kongkalikong dalam pengadaan kapal feri tersebut, pihaknya meyakini jika proses lelang yang dilakukan sudah melewati prosedur sesuai dalam tahapan pengadaan kapal ini.

“Proyek untuk pembuatan kapal ini kita lelang, ada enam perusahaan yang ikut salah satunya PT Palindo Marine yang akhirnya menang tender. Alhamdulillah mereka bisa mengerjakan dalam waktu empat bulan,” kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan, jika ferry milik Pemkab Natuna sebelumnya berbahan fiber dianggap sudah tidak layak untuk digunakan Kepala Daerah. “Ferry milik Pemkab lama itu kan berbahan fiber. Sementara sesuai aturan sekarang, kapal fiber hanya diperuntukkan untuk angkutan danau dan sungai. Kapal itu juga sudah berusia 18 tahun, padahal masa Penggunaannya maksimal cuma 10 tahun,” kata Iskandar.

Iskandar menceritakan jika pada era bupati Ilyas Sabli di periode 2009-2014, kapal ferry fiber lama juga sudah tiga kali dihantam badai sewaktu melakukan kunjungan kedinasan. “Perlu diganti. Kapal ferry baru ini perlu untuk menunjang aktivitas kedinasan Bupati mengunjungi pulau-pulau. Kita tahu wilayah Natuna ini terdiri dari banyak pulau,” ujar Iskandar.

Saat ini pembayaran kapal tersebut sudah dicairkan sebanyak 50 persen. Pembuatan kapal ini menggunakan anggaran APBD Natuna 2017 senilai 26,88 miliar. “Mekanisme pengadaannya juga sudah sesuai, dan tahapan yang kita lewati juga diawasi oleh tim kejaksaan. Nanti kan juga akan ada audit,” terangnya lagi.

MV Indra Perkasa 159 ini diakuinya sedang masa ujicoba. Kapal ini bergaransi 20 tahun dengan masa perawatan selama 6 bulan. Saat ini pemda juga sedang menyiapkan SDM kru kapal yang akan dilatih dan disertifikasi. “Yang jelas memang fungsinya untuk kedinasan, atau kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan di pulau-pulau oleh bupati,” kata Iskandar.

Iskandar juga meyakinkan kapal bisa digunakan untuk masyarakat. Namun untuk hal-hal yang bersifat insidentil dengan izin dari Kepala Daerah. “Misalnya untuk pengangkutan jemaah haji, atau pengangkutan warga jika ada musibah dan sebagainya,” terangnya lagi.

Kabag Humas Pemkab Natuna, Budi Darma berharap masyarakat bisa melihat dari sisi positif keberadaan kapal ferry ini. “Kalau dicari kesalahannya, pasti selalu ada kekurangan. Yang jelas Pemerintah Daerah berupaya berbuat yang terbaik,” ungkapnya.

Perlu saya luruskan bahwa niat Bupati membeli ferry bukan semata untuk kenyamanan tugas pejabat Daerah saja, akan tetapi kapal ini juga akan dipergunakan untuk melayani masyarakat terutama dalam keadaan darurat. Kita sangat terbatas armada penyeberangan antar pulau, terutama yang cepat sampai tujuan. Jadi ferry Indra Perkasa ini merupakan solusi agar pulau-pulau yang ada di Daerah ini mudah untuk dikunjungi dalam waktu singkat, ujar Budi Darma. (rm/Ikhsan)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …