Home / KEPRI / Proyek Dermaga Senilai Rp 3,5 M di Meranti Terbengkalai Kepala Dinas PUPR Meranti Hariadi Diperiksa Kejaksaan
meizu

Proyek Dermaga Senilai Rp 3,5 M di Meranti Terbengkalai Kepala Dinas PUPR Meranti Hariadi Diperiksa Kejaksaan

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Tindak kejahatan korupsi menggerogoti keuangan negara terkait pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di tubuh Pemerintahan Kabupaten Meranti masih saja terjadi. Salah satu dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek yang menjadi perhatian publik saat ini adalah pembangunan proyek Dermaga Sungai Tohor Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau.

Proyek pembangunan Dermaga menelan anggaran senilai Rp 3,5 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 yang melibatkan Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Meranti Hariadi SSt. MT ini menjadi sorotan publik. Selain pekerjaannya disinyalir tidak sesuai spesifikasi alias dikerjakan asal jadi, proyek yang dibiayai dengan uang negara tersebut hingga kini kondisinya masih terbengkalai.

Pengerjaan Proyek pembangunan Dermaga milik Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti ini diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknik, saat ini kasus terbengkalainya proyek itu tengah diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Selatpanjang. Hariadi mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Proyek itu juga sudah diperiksa oleh penyidik Kejari Selatpanjang.

Kepala Seksi (Kasis) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepulauan Meranti Roy Modino SH, melalui Penyidik Pidana Khusus Kejari Kepulauan Meranti, Robby Prsetya SH MH, belum lama ini kepada wartawan membenarkan pemanggilan mantan Kepala Dinas Perhubungan Meranti.

Hariadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepulauan Meranti telah diperiksa oleh penyidik Kejari Meranti pada Rabu 23 Agustus 2017 lalu.

“Bukan hanya Riadi sebagai pengguna anggaran yang sudah diperiksa, tapi sejumlah rekanan kontraktor juga telah kita panggil. Namun status Hariadi masih sebagai terperiksa,” ujar Robby.

Terkait proyek tersebut saat ini dikabarkan pihak Kejaksaan telah memeriksa sekitar 15 orang lainnya. Namun belum ada yang dijadikan tersangka, pihak Kejari Meranti masih terus melakukan pengusutan. Dalam kasus tersebut dikabarkan pihak Kejari Selatpanjang telah menemukan bukti kuat adanya penyimpangan

Dermaga Sungai Tohor Barat dibangun karena masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama diwilayah yang tersebar di empat pulau sangat membutuhkan Dermaga untuk meningkatkan prekonomian masyarakat. Tapi ternyata anggaran sudah dikucurkan cukup besar proyek yang dinantikan tidak kunjung selesai.

Kepala Desa Sungai Tohor Barat, Nordiansor, kepada wartawan belum lama ini membenarkan dan mempertanyakan pembangunan dermaga yang tak kunjung selesai tersebut. “Memang banyak masyarakat bertanya kepada saya mengapa jembatan itu tidak siap-siap pak kades. Jadi saya jawab yang bekerja itukan kontraktor, kalau kami ya ingin secepatnya pembangunan itu selesai,” ungkap Nordiansor.

Informasi yang diterima Rakyat Media dari sumber di Selatpanjang mengungkapkan, kebobrokan kinerja Hariadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Meranti, tak hanya ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti. Namun saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepulauan Meranti saat ini juga dikabarkan banyak terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah ppengerjaan proyek.

“Ada sejumlah proyek tahun 2017 yang ditangani Hariadi saat ini juga dikabarkan bermasalah. Tak hanya kualitas pengerjaan proyek yang disinyalir terjadi penyimpangan. Pelaksanaan lelang proyek juga disebut sebut sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adanya kongkalikong dalam proses lelang,”ungkap sumber itu.

Tidak selesainya pembangunan Dermada yang menelan biaya hingga miliaran tersebut. Masyarakat mendesak aparat penegakm hukum khususnya Kejaksaan Negeri Selatpanjang untuk mengusut proyek yang dibiayai oleh pemerintah tersebut. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Meranti Hariadi sampai berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi.(rm/mwd).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …