Home / KEPRI / BINTAN / Diduga Ada Oknum Pejabat Keluarkan Izin Tambang Timah di Bintan
meizu

Diduga Ada Oknum Pejabat Keluarkan Izin Tambang Timah di Bintan

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng M.Yatir bersama anggota komisi I lainnya, menduga ada oknum pejabat di Bintan atau di Pemerintahan Provinsi Kepri berani mengeluarkan izin secara diam-diam. Karena sudah sepekan ini, Bintan dihebohkan dengan kabar PT Adikarya, perusahaan yang melakukan penambangan timah di kawasan Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong, Bintan diduga tidak memiliki izin.

Pasalnya, perusahaan tersebut diduga tidak mengantongi izin dari pihak terkait. Namun,  pengakuan dari pihak perusahaan, mereka bisa beroperasi,  lantaran sudah mengantongi izin. Mendengar kabar ini,  Ketua Komisi I DPRD Bintan,  Daeng M. Yatir bersama anggota komisi I lainnya, menduga, ada oknum pejabat di Bintan atau di Pemprov Kepri, berani mengeluarkan izin secara diam-diam.

Terkait ini, Yatir dan rekan-rekan anggota DPRD Bintan pun bakal menyelidiki siapa oknum pejabat dibalik aktifitas tambang timah yang dilakukan secara diam-diam itu.

“informasinya belum memberikan rekomendasi kepada pihak manapun. Kenapa WIUP-nya sudah ada dari provinsi. Seharusnya ada rekomendasi dari kabupaten karena yang mengetahui daerah itu, kabupaten,” tegas Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng Muhammad Yatier, Minggu (1/10) lalu.

Setelah bertemu dengan pihak perusahaan kemarin, Yatier mengungkapkan kalau izin (IUP) yang dimiliki perusahaan adalah IUP Ekplorasi. Maka, dengan demikian perusahaan hanya boleh melakukan proses untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

“Kalau yang kita lihat, alat berat sudah ada di lokasi,  itu namanya bukan sekedar melakukan kegiatan eksplorasi. Tetapi sudah beroperasi melakukan aktifitas penambangan,” ungkapnya.

Sepengetahuannya, dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan, kawasan yang kini dipakai untuk penambangan pasir timah di daerah Sri Bintan masuk dalam kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lainnya. Dimana didalamnya menjadi daerah pertanian dan permukiman bukan untuk pertambangan.

“Disoal, apa rujukan provinsi mengeluarkan WIUP sebagai dasar pemberian IUP Ekplorasi kepada perusahaan, sedangkan kabupaten tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Itu (Daerah Sri Bintan) kan kawasan hutan produksi sesuai Perda RTRW kita,” ujar Yatir.

Politisi Partai Demokrat ini menerima informasi kalau perusahaan sudah memproduksi timah dari hasil galian pasir timah didaerah itu dengan besaran 2 ton/hari. Kata Yatir,  hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah.  Tentu,  dengan catatan mereka mengantongi izin resmi,  dari sejumlah pihak terkait.

Kalau tidak ada izin lalu mereka beroperasi,  ini namanya merugikan daerah.  Karena mereka tidak bakalan bayar pajak atas aktifitas pertambangan timah itu. Aktifitas penggalian pasir timah berdampak langsung terhadap kerusakan alam.

Terpisah, Kasatpol PP Bintan, Mohd Insan Amin membenarkan adanya aktifitas pertambangan pasir timah didaerah Sri Bintan. Lahannya cukup luas dan sepengetahuannya daerah tersebut merupakan daerah pertanian.

“Kita juga baru tahu karena ada laporan warga.  Maka,  kita langsung cek ke lokasi. Ternyata,  memang benar ada operasi pertambangan pasir timah di sana. Kita langsung melakukan koordinasi dengan leading sektor lainnya,” ujar Insan Amin saat ditanya wartawan di Tanjungpinang, sepekan lalu.

Pihaknya belum bisa bertindak, perlu koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan. ”Saya belum bisa bertindak sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait lainnya.” ungkapnya. (rm/Ikhsan)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …