Home / KEPRI / BATAM / Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur
meizu

Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gunbernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 untuk dievaluasi kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.

Tunjangan yang diajukan di Rancangan APBD-P Kota Batam menjadi salah satu koreksi Gubrnur Kepri Nurdin Basirun. Tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi insentif dan reses DPRD Batam yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga ikut dievaluasi.

Di dalamnya, mengatur jumlah tunjangan transportasi yang dinilai lebih tinggi dari tunjangan transportasi DPRD Provinsi Kepri. Atas rekomendasi itu, anggota Banggar DPRD Batam mengaku mengikuti arahan Gubernur itu.

Anggota Banggar DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho, mengatakan, pembahasan terkait hasil evaluasi Gubernur belum dilakukan DPRD. Namun, secara pribadi dirinya memilih mengikuti rekomendasi Gubernur melalui evaluasi R APBD itu. ”Kalau saya, ikuti saja, dari pada nanti kita terima, tapi setelah tidak menjabat disuruh mengembalikan, seperti dana aspirasi anggota dewan yang dulu,” kata Udin.

Dewan batam harus mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. ”Angkanya belum tahu, perlu kajian. Kalau sekarang belum ada gambaran angkanya. Tapi saya setuju saja agar diturunkan, jelas udin.

Udin mengakui kalau sesuai ketentuan, tunjangan DPRD tingkat kabupaten/kota harus lebih rendah dibandingkan provinsi. Walau diakui kalau transportasi, seharusnya sama saja, karena bensin dan sewa mobil, rata-rata sama. Tunjangan transportasi Rp7,5 juta perbulan yang diajukan dalam Ranperda APBD.

Namun, untuk tunjangan rumah, dinilai harusnya ada penyesuaian. Alasannya, sewa rumah di Batam dan di Tanjungpinang berbeda. Sewa rumah untuk Batam lebih tinggi dibanding Tanjungpinang. ”Kita semua pasti tahu harga sewa di sini lebih mahal daripada di Tanjungpinang,” kata Udin.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017, standar harga satuan untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri dihitung berdasarkan kondisi di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, sedangkan nilainya lebih rendah dibanding Batam.

”Tapi mau tidak mau, harus kita ikuti, pastinya di bawah Tanjungpinang. Daripada seperti kasus tunjangan komunikasi yang sudah-sudah itu,” kata politisi PDI P ini.

Terpisah, anggota Banggar DPRD Kota Batam, Jeffri Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menerima salinan hasil evaluasi tersebut, termasuk besaran tunjangan dan akan melakukan pembahasan kembali antara DPRD Batam dan TAPD Kota Batam. “Ada beberapa poin hasil evaluasi APBD-P dari Gubernur Kepri. Secepatnya akan kami bahas agar Ranperda ini bisa diterapkan secepatnya,” katanya di Batam Centre, kemarin.

Dia mengatakan, Gubernur meminta tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Batam berpedoman ketentuan pasal 8 dan pasal 17 PP Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. “Tapi kami belum ada gambaran berapa yang akan dievaluasi nantinya,” kata Jeffri.

Menurutnya, sesuai hasil evaluasi gubernur yang mereka terima, Gubernur meminta tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Batam berpedoman ketentuan pasal 8 dan pasal 17 PP No. 18 Tahun 2017. Dewan batam harus mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.

Lanjut Jeffry, mengatakan, secepatnya mereka akan membahas, sehingga bisa diterapkan secepatnya. ”Tapi kita belum ada gambaran berapa yang akan dievaluasi nantinya,” katanya.

Seperti diketahui, Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengusulkan kenaikan tunjangan dalam APBD-P 2017 beberapa waktu yang lalu. (rm/Ikhsan).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat PenyimpanganPenggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih …

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Senilai Rp55 Miliar Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh …